Taon Depan Jokowi Potong Subsidi Listrik,Siap-Siap Tatambah 5 Juta Keluarga Miskin Baru

MANADONE.COM - Pemerintah bakal mencabut subsidi listrik rumah tangga tahun depan. PT PLN (Persero) mencatat pengguna listrik rumah tangga mencapai 45 juta pelanggan. Pelanggan rumah tangga ini dihitung dari kapasitas listrik terpasang yaitu 450 volt ampere (VA) dan 900 VA yang mendapatkan subsidi.

Dari jumlah itu, pemerintah bakal mencabut 23 juta pelanggan rumah tangga. Alasannya, pelanggan tersebut masuk ke dalam golongan mampu.

Untuk itu, PLN mendorong 23 juta pelanggan rumah tangga untuk pindah ke 1.300 VA. 23 juta pelanggan tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebut mendapatkan penolakan. Presiden Jokowi diminta untuk tidak hanya fokus pada subsidi listrik rumah tangga. Tetapi juga harus menyelesaikan persoalan inefisiensi PLN.

"Ini juga menjadi masalah. Rasio biaya pokok PLN itu 91 persen, sementara di luar negeri rata-ratanya 82 persen. Jadi ada yang tidak beres," tegas Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Riyanto dalam diskusi "Senator Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurutnya, inefisiensi terjadi lantaran PLN masih membeli energi primer untuk pembangkit listrik dengan harga mahal. Untuk memangkas itu, PLN butuh dukungan pemerintah.

"Berani nggak berhadapan dengan calo? Jokowi harus buktikan bisa menegakkan pemerintahan bersih, bebas KKN dan korupsi," kata dia.

Pencabutan subsidi listrik ini juga menimbulkan efek dahsyat bagi masyarakat kecil. Komponen listrik menjadi salah satu penyebab naiknya harga barang di pasaran.

‎Tambah 5 juta keluarga miskin baru

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Riyanto mengungkapkan, penghapusan subsidi listrik sekitar 23 juta pelanggan golongan 450-900 VA dapat menyebabkan peningkatan kelompok rentan miskin hingga 3 juta sampai 5 juta kepala keluarga.

Langkah konversi ini, menurutnya, juga dapat meningkatkan inflasi tahun depan sebesar 1,7 persen dari asumsi RAPBN 2016 4,7 persen karena efek domino dari pencabutan subsidi. Sebab, dalam kelompok 23 juta orang yang subsidi akan dicabut, terdapat didalamnya pengusaha kecil dan menengah.

"PE (Pertumbuhan Ekonomi) asumsi 5,3 persen akan turun 0,59 persen, kemudian angka kemiskinan naik 0,14 persen. Kalau pemerintah tidak serius tangani ini semua itu akan terjadi," ungkapnya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).

Pencabutan subsidi listrik turut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi Perusahaan Listrik Negara ( PLN). "Ada 3-5 juta pelanggan jatuh ke kelompok rentan miskin. Itu akan membuat tunggakan PLN bertambah, ini imbas dari migrasi yang dilakukan," tegasnya.

Menurutnya, salah satu cara yang tepat untuk melakukan penghematan adalah dengan menggunakan program hemat energi. Misalnya, masyarakat yang mampu menghemat penggunaan listrik hingga 80 Kwh mendapatkan harga khusus.

"Itu bisa diterapkan. Masyarakat hemat listrik hemat pengeluaran tentunya. Dibandingkan tiba-tiba langsung memigrasi, bebannya tentu akan beda. Jika masyarakat bisa melakukan tersebut, kenaikan bisa dilakukan secara bertahap," katanya. (Merdeka.com / MO1) ‎