DI DEPAN BENNY RHAMDANI, LUHUT SEBUT PEMIMPIN PAPUA TAK BECUS URUS DAERAH

MANADONE.COM – Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan naik pitam. Kali ini penyebabnya adalah buruknya kinerja pejabat papua dalam mengurusi daerahnya. Luhut bahkan mengatakan bahwa 100% pejabat papua tinggal diluar daerah yang dipimpinnya.

"Presiden bilang kita lakukan terbuka. Tapi harus tanggung jawab. 100 persen pimpinan Papua tinggal di luar Papua. Gimana bisa tahu masalah Papua kalau tinggalnya di sana!" maki Luhut saat menghadiri rapat khusus di Komite I DPD RI membahas implementasi otonomi khusus Papua, di Komplek Parlemen, Rabu (9/2) .

Kekesalan Luhut itu disampaikan saat menghadiri rapat khusus dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso., ketua Komite I DPD RI dan Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani. Menurut Luhut, pemerintah pusat akan menindaklanjuti temuan ini. Bahkan mempidanakan pihak yang terlibat termasuk gubernur sekali pun.

Emosi Luhut kembali meledak saat menjelaskan selama 2005 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengucurkan dana hingga Rp 52 triliun kepada Papua dan Papua Barat. Dana sebesar Rp 42 triliun dialokasikan bagi dana otonomi khusus dan dana infrastruktur.

Dalam implementasinya, lanjut Luhut, dirinya tidak menemukan ada penggunaan maksimal dari dana tersebut. Salah satunya dari segi pendidikan. Oleh karena itu, dia mengaku akan membereskan kepada kepala daerah di Papua dan Papua Barat yang menyelewengkan dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat.

Luhut mengaku Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya untuk mengawal penggunaan dana tersebut. "Dana otsus ini Rp 2,1 triliun bukan uang yang sedikit. Ini pendidikan. Papua Barat enggak ada kualitas yang bagus. Infrastruktur dana yang sudah diberikan. Tahun lalu Rp 4 triliun buat jalan ke tinggian yang dibuat ke PUPERA. Lihat angka ini. Kita bisa debat. Siapa yang salah?" ujarnya.

Menurut Luhut, saat ini pembangunan infrastruktur di provinsi paling ujung Indonesia tersebut terus digenjot. Salah satunya pembangunan jalan.

"Under construction pembangunan jalan tinggal 70 kilometer yang dikerjakan oleh Zeni. Dari Agas akan sampe ke Wamena terus masuk ke Tolikara akan punya konektivitas," tukasnya.

Dalam rapat tersebut, mantan kepala staf presiden ini sempat mengulas segi pendidikan anak-anak Papua yang tidak kalah dari anak-anak di provinsi lain di Indonesia. Bahkan, banyak dari mereka yang memiliki kepintaran di atas rata-rata.

"Banyak kok anak-anak Papua yang pintar-pintar, kenapa Freeport tidak disuruh buat boarding school. mereka 48 tahun di sana. Saya sudah pergi lihat di sana. Dari pada uangnya dikasih ke kepala suku hanya untuk kawin saja," kata Luhut.

Menurut Luhut, dengan dana otonomi khusus yang mencapai Rp 2,1 triliun, Papua dan Papua Barat seharusnya bisa membangun fasilitas pendidikan yang maksimal. Ditambah dengan jumlah penduduk kedua provinsi yang kurang dari 4 juta jiwa, seharusnya hal tersebut bukan menjadi masalah.

Luhut menambahkan, saat ia melakukan kunjungan dan berbincang dengan warga Papua, keinginan mereka hanya ingin infrastruktur diperbaiki. Salah satunya infrastruktur pasar dan jalan.

Terkait permintaan warga yang menginginkan pembangunan dikerjakan warga asli Papua, tanpa bermaksud mengecilkan, ia meminta agar mereka melihat kemampuan sendiri. Menurutnya, penempatan seseorang harus disesuaikan dengan kemampuannya.

Jendri Frans Mamahit