Noh Mo Apa Ley...Jim Tindi So Angka Bicara Soal Kumpul-Kumpul Doi di Dewan

Jim Robert Tindi

MANADONE.COM - Menyikapi aksi ‘kumpul duit’ di Ruangan Komisi A DPRD Kota Manado, oleh sejumlah oknum Camat, yang berdasarkan informasi duit tersebut akan diberikan pada anggota DPRD Manado. Pengurus Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) mendesak agar bagi yang melihat hal tersebut harus segera melaporkan ke pihak berwajib.

”Karena aksi kumpul diut ini di lakukan saat rapat konsultasi pembahasan APBD di ruang Komisi A DPRD Manado, maka tentunya akan mengundang kecurigaan. Kami meminta wartawan maupun siapa saja yang melihat praktek demikian untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Gerakan Rakyat Anti Korupsi juga mempertanyakan fungsi Badan Kehormatan di DPRD Manado yang kelihatan pasif,” tegas Jim Tindi, Direktur Eksekutif GERAK Sulut ini.

Lanjut ditambahkannya, perlu ditindaklanjuti praktek tersebut sehingga ada hal-hal yang merusak citra lembaga semacam ini dapat diberikan sanksi. Jangan seolah-olah terjadi Pembiaran. ”DPRD adalah Lembaga Terhormat yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas serta bermoral baik. DPRD bukan rumah Judi atau tempat maksiat yang diisi oleh orang-orang yang berwatak korup dan mesum,” tukas Tindi, Jumat (3/7/2015).

Anggota Komisi A Angkat Bicara

Praktek yang kurang elok ditunjukkan beberapa oknum Camat di Kota Manado, sebagaimana informasi yang disampaikan beberapa media online bahwa ditemui ada Camat yang mengumpulkan duit (tragedi arisan) dalam kegiatan hearing di DPRD Manado, khususnya di Komisi A, untuk kemudian diberikan kepada anggota Komisi A DPRD Manado sebagai imbalan atau balas jasa.
Kabar tersebut menuai tanggapan keras dan sekaligus menantang, dari anggota Komisi A DPRD Manado, Syarifudin Saafa, Jumat (3/7/2015) Saafa meminta agar penyebar informasi tersebut untuk membuktikannya. Bila informasi itu benar maka dirinya meminta untuk dilaporkan ke proses hukum.

”Saya minta kepada para pihak penyebar informasi ini untuk membuktikannya, jika benar dan bila perlu peristiwa tersebut dibawa ke ranah hukum agar semuanya menjadi jelas,” ujar Saafa yang juga Ketua Wilayah PKS Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Legislator Tikala dua periode itu menyesalkan bilamana informasi tersebut ternyata benar. Dirinya meminta Wali Kota Manado, GS Wicky Lumentut menindaklanjuti dengan memberikan sanksi tegas bagi oknum Camat yang melakukan hal ini, Saafa mengingatkan jika hal tersebut ternyata tidak benar diharapakannya agar perbuatan DPRD yang mengarah pada hal negatif dalam persepsi publik untuk dihindari.

”Bila ini terbukti benar, Wali Kota Manado harus memberikan sanksi kepada jajaran yang mencoreng kewibawaan pemerintah dan DPRD. Dan kalaupun hal tersebut tidak benar, maka seyogyanya dihindari perbuatan yang mengarah pada persepsi negatif, apalagi saat pembahasan perhitungan anggaran,” tukas alumnus Unsrat ini menutup.(MO1)