JOKOWI : Kita Komitmen Membangun Indonesia Secara Merata

Presiden Jokowi saat tiba di Pulau Miangas (Sumber foto : sumber : Rusman Biro Pers Media Setpres)

MIANGAS (M-One) - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pulau Miangas, sebagai pulau terluar Undonesia, pada 19 sd 20 Oktober lalu, masih menjadi pembicaraan positif bahkan pujian. 

Sebabnya, Jokowi tak hanya mencatatkan dirinya sebagai Presiden Indonesia pertama dalam sejarah yang berkunjung ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina saja.

Lebih dari itu, Jokowi lewat kunjungan tersebut menyatakan komitmennya akan membangun Indonesia secara merata, tak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera saja, sebagaimana yang selama ini dilakukan presiden pendahulunya. 

"Kita ingin membangun Indonesia bukan hanya di Jawa saja, bukan hanya di Sumatera saja tapi kita bangun Indonesia dari depan dari pinggiran dari perbatasan" tegas Jokowi dalam sambutannya yang heroik saat tiba di Miangas saat itu. 

Presiden yang merakyat itu dalam sambutannya pun menyatakan, kita ingin menjadikan pulau terdepan jadi beranda Indonesia, bukan lagi sekedar halaman belakang. 

"Sehingga pulau-pulau terdepan seperti Miangas betul betul kita perhatikan dan terus akan kita bangun. Kita memandang memandang Miangas tidak lagi sebagai pulau kecil diantara 17.000 pulau yang dimiliki negara kita, tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis," tegas Jokowi yang dalam kunjungannya ikut didampingi First Lady, Ibu Iriana.

Puji Kunjungan Presiden ke Miangas, Pemerhati Pulau Terluar Usul Intervensi Kebijakan di Perbatasan

DUKUNGAN PEMERHATI sementara itu, kunjungan Presiden Joko Widodo ke perbatasan Indonesia di Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, kian melahirkan optimisme akan segera terwujudnya kemajuan daerah dan masyarakat yang berada di pulau kecil terluar seperti di Miangas. 

"Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo di Miangas harus diakui tidak saja memperlihatkan komitmen Kepala Negara yg bertekat akan memajukan bangsa ini hingga ke wilayah terpencil, tapi juga melahirkan harapan optimis masyarakat di wilayah kepulauan terluar akan kemajuan yg dirindukan mereka sejak lama akan segera terwujud," kata pemerhati kebijakan perbatasan di pulau kecil terluar Dr.Yudhi Wijayanto didampingi Tim Kesehatanan Kepresidenan RI, dr. Enrico Rawung dan Kordinator Satgas Pariwisata Sulut Dino Gobel, kepada wartawan di Manado kemarin. 

Karenanya, Yudhi Wijayanto yang berdinas di Kantor Sekretariat Presiden RI ini mengatakan, sudah saatnya, pemerintah perlu melakukan adanya intervensi kebijakan dalam pengelolaan perbatasan. "dengan begitu tidak ada lagi egosektoral dalam pengelolaan perbatasan," tegas DR Yudhi Wijayanto yang menjadikan Miangas sebagai Disertasi program Doktor nya di Universitas Indonesia ini.

Sementara itu, dalam disertasi Doktor nya, DR Yudhi memberikan lima saran praktis alternatif kebijakan terkait pulau kecil terluar, yaitu pertama, Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) dijabat kepala badan dan tidak dijabat rangkap oleh menteri. kedua, Mengusulkan untuk membuat Undang-undang khusus tentang perbatasan. ketiga, Pembentukan daerah baru perbatasan serta pemekaran daerah perbatasan. keempat, Intervensi kebijakan pengelolaan perbatasan di ppkt. kelima, Intervensi kultur budaya.

Fitria.Onu